🚨 JELANG NATAL: Pemerhati Sosial Desak Gubernur Sumut dan Pemko Siantar Tertibkan THM Bermasalah

Rikkot menilai lemahnya pengawasan dan penegakan aturan terhadap THM berpotensi merusak ketertiban umum, mencederai nilai toleransi, serta mengganggu kekhusyukan umat beragama dalam menjalankan ibadah.

Tuntutan Pencabutan Izin Tanpa Tebang Pilih

Rikkot Damanik menuntut agar izin operasional seluruh THM dievaluasi secara menyeluruh, dan pemerintah tidak segan mencabut izin bagi tempat hiburan yang terbukti melanggar ketentuan atau menimbulkan kegaduhan.

“Ini bukan lagi sekadar imbauan. Saya mendesak Gubernur Sumatera Utara dan Pemko Pematangsiantar untuk bertindak tegas dan nyata. Penertiban tidak boleh setengah-setengah dan tidak boleh tebang pilih. Semua THM harus diperlakukan sama di hadapan aturan. Jika melanggar, harus ditindak. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan bisnis,” tegas Rikkot.

Ia juga menilai bahwa pembiaran terhadap aktivitas THM yang tidak tertib dapat menimbulkan preseden buruk bagi wibawa negara dan rasa keadilan masyarakat.

THM yang Diminta Dievaluasi

Secara terbuka, Rikkot Damanik menyebut sejumlah THM yang selama ini kerap menjadi sorotan masyarakat dan pemberitaan media, yang menurutnya perlu segera dievaluasi secara serius oleh pemerintah daerah:

• Studio 21.

• Evo Star.

• Koin Bar.

• Nes Bar.

• Bintang.

• Anda Karaoke.

Rikkot menegaskan bahwa tuntutan penertiban ini bukan kepentingan pribadi, melainkan aspirasi masyarakat luas, termasuk tokoh agama, pemuda, dan unsur pendidikan.

“Menjelang Natal, pemerintah wajib hadir melindungi ketenangan masyarakat. Jangan tunggu konflik atau gejolak sosial baru bertindak,” tegasnya.

Sebagai penutup, Rikkot meminta agar Gubernur Sumatera Utara dan Pemko Pematangsiantar segera mengambil langkah konkret, terbuka, dan terukur, karena masyarakat menunggu tindakan, bukan janji.

laporan : ricardo naenggolan